JAKARTA | RMN Indonesia
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang tengah ditangani Bareskrim Polri. Saat ini, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, penelaahan terhadap permohonan enam saksi itu telah berlangsung sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban,” kata Achmadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, pemberian perlindungan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Menurut Achmadi, perlindungan terhadap saksi diperlukan untuk menjamin rasa aman, terutama dengan memperhatikan tingkat kerentanan serta keseriusan tindak pidana yang dihadapi.
LPSK, lanjut dia, akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. Lembaga itu juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring berjalannya proses hukum.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, mulai dari tingkat ancaman, kerentanan para saksi hingga bentuk perlindungan yang diperlukan.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Aksi tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik, tanpa disertai laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Tidak hanya itu, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak perbuatan mereka.(rhm/hmi)
