JAKARTA | RMN Indonesia
Perlindungan terhadap dunia usaha dinilai perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Bamsoet mengatakan kepastian hukum, jaminan investasi, keamanan dalam menjalankan usaha, serta stabilitas politik dan keamanan merupakan sejumlah faktor penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi.
Menurut dia, pemberian insentif ekonomi saja belum cukup untuk membangun iklim investasi. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian mengenai keamanan aset, kelancaran produksi dan distribusi, serta kepastian hukum agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Dengan adanya jaminan, terutama jaminan investasi, jaminan keamanan dalam berusaha, dan kepastian lainnya, tentu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun semangat investasi di dalam negeri. Pengusaha membutuhkan kepastian bahwa modal yang ditanamkan dapat berkembang dalam lingkungan usaha yang aman, stabil, dan memiliki aturan yang jelas,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet dalam Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Tahun 2026 di Menara KADIN Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Tantangan Dunia Usaha Semakin Kompleks
Bamsoet menyebut dunia usaha saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinamika ekonomi global berjalan bersamaan dengan perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok, perkembangan teknologi, hingga munculnya berbagai potensi ancaman keamanan.
Kondisi tersebut, menurut Bamsoet, membuat kemampuan negara dalam menjaga stabilitas dan memberikan kepastian menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang berkelanjutan.
“Dunia usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian. Ketika investasi masuk dalam jumlah besar dan membangun kegiatan usaha dalam jangka panjang, tentu yang dibutuhkan adalah rasa aman, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, aspek politik, keamanan, dan ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Djamari menekankan bahwa kekuatan ekonomi menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat ketahanan bangsa. Menurutnya, penguatan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan stabilitas politik dan keamanan.
Djamari mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan kondisi yang aman dan stabil agar dapat dikelola serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujar Djamari.
Pemerintah Buka Ruang Masukan Dunia Usaha
Djamari juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan. Masukan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan.
Menurut Djamari, persoalan yang disampaikan dunia usaha dapat dipetakan dan dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” katanya.
Djamari menegaskan aspek politik, keamanan, dan ekonomi memiliki keterkaitan dalam membangun ketahanan nasional. Stabilitas politik memberikan kepastian bagi aktivitas ekonomi, sementara kondisi keamanan yang kondusif memungkinkan dunia usaha menjalankan kegiatan secara normal.
“Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus? Bagaimana keamanan juga bisa mantap kalau ekonominya tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi,” pungkas Djamari.
Rakornas tersebut turut dihadiri Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie secara daring, serta sejumlah pengurus KADIN Indonesia, di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator Taufan EN Rotorasiko, Wakil Ketua Umum Junaidi Elvis, Wakil Ketua Umum Joverly S Vinood, dan Wakil Ketua Umum Reginal FM Engelen.(hmi)
