JAKARTA | RMN Indonesia
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika politik dan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pembicaraan tersebut.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.”
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikannya semakin menguat.
Sebanyak 50 anggota DPR yang disebut berasal dari enam fraksi dikabarkan telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang turut menjadi perhatian setelah adanya putusan MA dan MK.
Dalam materi yang beredar, putusan MA disebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Sementara itu, putusan MK juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden.
Persoalan tersebut kemudian mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Ketentuan tersebut mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Sebelumnya, Gibran juga telah merespons polemik mengenai dokumen pendidikannya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setara SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).(hmi)
