JAKARTA I RMN indonesia
Persoalan dalam Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih terus menjadi sorotan publik.Pasalnya masih banyak siswa yang menjadi korban keracunan MBG.
Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra mengatakan, pihak nya terus melakukan pemantauan terkait program Presiden Prabowo-Gibran tersebut.
Bahkan, jumlah korban keracunan MBG dari tahun 2025 hingga akhir Januari 2026 setidaknya telah mencapai 15.493 orang.
Data tersebut bukan angka spekulatif, melainkan akumulasi dari laporan KPAI 12.658 anak tahun 2025 ditambah monitoring media oleh Forsiber sepanjang Januari 2026 yang menemukan sedikitnya 2.835 korban tambahan.
Di atas kertas, angka ini mungkin masih bisa diperdebatkan sebagai konsekuensi dari program berskala nasional, tetapi dalam realitas kesehatan publik, belasan ribu kasus keracunan adalah indikator kegagalan sistem pengawasan pangan yang serius.
“Ironisnya, hingga kini tidak ada laporan korban meninggal dunia, sebuah fakta yang justru sering digunakan untuk meredam kritik, seolah-olah ketiadaan kematian otomatis berarti program berjalan aman.,” kata Hamdi Rabu (11/2/2026).
Padahal, kata Hamdi dalam epidemiologi, tidak adanya kematian pada fase awal bukan jaminan bahwa risiko telah hilang, melainkan bisa menjadi jeda sebelum konsekuensi yang lebih berat muncul.
“Penyebab keracunan yang disebut berasal dari bakteri Escherichia coli dan Salmonella sp kerap dipersepsikan sebagai ancaman ringan, padahal sejarah kesehatan global menunjukkan sebaliknya,” jelas Hamdi.
Wabah E. coli di Jerman dan beberapa negara Eropa pada 2011 menjadi pengingat keras bahwa bakteri yang dianggap remeh dapat berubah menjadi krisis kesehatan serius.
Dari 3.950 korban, lebih dari 50 orang meninggal dunia, dengan ribuan lainnya mengalami Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) yang ditandai kram perut parah, diare berdarah, muntah, dan demam. Sementara sekitar 800 hingga 850 korban berkembang menjadi Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) yang menyebabkan gagal ginjal.
Artinya, lebih dari satu persen korban berakhir dengan kematian, dan sebagian lainnya mengalami komplikasi jangka panjang yang mengubah kualitas hidup mereka secara permanen.
“Fakta ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar jumlah korban hari ini, tetapi potensi eskalasi risiko jika pengawasan dan mitigasi tidak dilakukan secara serius,” tegasnya.
Berbagai organisasi kesehatan dunia menyebut angka kematian akibat infeksi E. coli dan Salmonella sp secara umum berada di kisaran satu persen, dan dapat meningkat hingga 3,5–5 persen jika berkembang menjadi HUS.
Angka tersebut memang sangat bergantung pada jenis strain bakteri, kualitas penanganan medis, serta kondisi pasien. Namun satu fakta yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa kelompok paling rentan justru anak-anak, kelompok yang menjadi mayoritas penerima manfaat MBG.
Dalam konteks ini, menurut dia, keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari distribusi makanan atau jumlah penerima, melainkan dari seberapa kecil risiko kesehatan yang ditimbulkan.
Ketika belasan ribu anak telah menjadi korban keracunan, maka persoalannya tidak lagi berada di ranah teknis, melainkan pada prioritas kebijakan. Apakah keselamatan benar-benar ditempatkan di atas target pencapaian program.
“Jika menggunakan pendekatan statistik sederhana, kemungkinan kematian akibat keracunan MBG sebenarnya dapat diproyeksikan melalui dua skenario,” ujarnya.
Dalam skenario terbaik, yakni infeksi ringan yang tertangani dengan baik dengan CFR 0,1 persen, dari 15.493 korban tetap terdapat potensi sekitar 15 kematian.
Sementara dalam skenario yang lebih buruk, ketika infeksi berkembang pada kelompok rentan atau penanganan tidak optimal, dengan CFR 0,5 hingga 1 persen, potensi korban meninggal dapat berada di kisaran 77 hingga 154 orang.
“Angka ini bukan prediksi sensasional, melainkan kalkulasi epidemiologis berdasarkan pola yang sudah berulang terjadi di berbagai negara,” terangnya.
Justru di sinilah letak persoalan politiknya. Selama tidak ada korban meninggal, narasi keberhasilan masih dapat dipertahankan, citra pemerintah tetap aman, dan program tetap dipromosikan sebagai simbol keberpihakan negara.
Namun risiko kesehatan tidak tunduk pada narasi politik. Bakteri tidak mengenal pencitraan, dan statistik kesehatan tidak bisa dinegosiasikan oleh kepentingan reputasi.
Di menambahkan, masalah terbesar dari situasi ini bukan sekadar kemungkinan kematian, melainkan normalisasi risiko terhadap anak-anak sebagai harga yang dianggap wajar demi keberlangsungan program prioritas.
“Ketika ribuan kasus keracunan tidak memicu evaluasi besar-besaran, publik patut bertanya apakah standar keselamatan telah diturunkan demi menjaga cerita sukses tetap utuh,” pungkasnya.
Sejarah kesehatan publik menunjukkan bahwa krisis besar jarang datang secara tiba-tiba.
Ia biasanya diawali oleh peringatan kecil yang diabaikan, angka-angka yang dianggap tidak signifikan, dan keyakinan bahwa semuanya masih terkendali.
Dalam konteks MBG, belasan ribu korban seharusnya menjadi alarm keras, bukan sekadar statistik yang disisipkan di antara klaim keberhasilan.
*Karena dalam urusan kesehatan anak, satu kematian saja bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa negara terlambat menyadari risiko yang sejak awal sudah terlihat,” bebernya.
Tidak di Respon BGN
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S, Dateng saat dikonfirmasi wartawan Harian Merdeka melalui WhatsApp tidak merespon saat ditanyakan pengawasan pendistribusian makanan MBG oleh SPPG.
Justru Wakil BGN , Nanik memblokir nomor handphone wartawan Harian Merdeka. Padahal konfirmasi ini untuk menanyakan pengawasan BGN terhadap pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah.(fj).
