JAKARTA | RMN Indonesia
Partai Demokrat akhirnya mengikuti Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebelumnya, Demokrat menunda menyatakan dukungan meski beberapa partai koalisi, termasuk Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, menyatakan setuju secara terbuka.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai sikap Demokrat muncul dari pertimbangan politik internal yang matang. Selain itu, ia menambahkan, partai ini sejak awal berada dalam posisi dilematis.
“Kalau saya baca, Demokrat tidak langsung mendukung wacana Pilkada melalui DPRD kemarin karena mempertimbangkan efek timbal balik terhadap partai jika langsung menyatakan dukungan,” kata Iwan, Jumat (9/1/2026).
Selain itu, Demokrat mempertimbangkan keputusan politik 2014, saat Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu yang membatalkan Pilkada melalui DPRD karena gelombang penolakan publik. “Demokrat akan dinilai publik tidak konsisten dan tidak bisa mempertahankan apa yang diputuskan Pak SBY. Apalagi SBY masih Ketua Majelis Tinggi Partai,” jelasnya.
Menurut Iwan, pertimbangan elektoral juga mendorong keputusan ini. Demokrat khawatir kehilangan pemilih dan suara pada 2029. Oleh karena itu, ia menilai langkah realistis Demokrat adalah mengikuti arus koalisi Merah Putih dan membaca sinyal dari Presiden Prabowo.
“Jika tidak, Demokrat harus membayar mahal dengan dikucilkan dari koalisi, ruang gerak partai terbatas, dan yang paling buruk, keluar dari koalisi besar yang dipimpin Presiden Prabowo,” ujarnya.
Meski mengikuti Presiden, Demokrat tetap menjaga diksi politik yang aman. “Demokrat memilih diksi diplomatis bahwa mereka ikut Presiden soal Pilkada melalui DPRD,” kata Iwan. Selain itu, langkah ini memberi ruang manuver politik untuk menjaga posisi jika arah kebijakan berubah.
“Jika terjadi penolakan besar terhadap sistem Pilkada ini, dan Presiden mengambil langkah seperti SBY pada 2014, Demokrat masih bisa menyelamatkan mukanya,” pungkasnya.
(Agus).
