JAKARTA | RMN Indonesia
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban lahan perkebunan seluas 42.214,51 hektare milik perusahaan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui evaluasi hak atas tanah dan perizinan usaha.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11), mengatakan penanganan terhadap perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berdasarkan hasil evaluasi kondisi lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.
Pada klaster pertama, pemerintah menetapkan pencabutan seluruh Hak Guna Usaha (HGU) terhadap tiga perusahaan, yakni PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron menjelaskan pencabutan HGU didasarkan pada tingkat kebakaran yang melebihi 50 persen, kejadian kebakaran berulang, ketidaktersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” katanya.
Pada klaster kedua, pemerintah tidak memperpanjang HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kalimantan Barat karena hak tersebut telah berakhir pada 2020. Lahan bekas HGU itu dipastikan kembali dikuasai negara.
Sementara itu, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. ATR/BPN tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan tersebut.
Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Pemerintah juga akan merekomendasikan evaluasi IUP ketiga perusahaan kepada Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Nusron menyebutkan evaluasi dilakukan karena perusahaan tersebut mengalami kebakaran berulang, tidak memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, serta belum menjalankan kegiatan perkebunan meskipun telah memiliki izin usaha.
“Jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” ujarnya.
Pada klaster keempat, ATR/BPN menyiapkan pencabutan sebagian HGU PT SAE seluas 1.510,26 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Langkah tersebut dipertimbangkan karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan tidak mencapai 50 persen.
Dengan penanganan pada empat klaster tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang menjadi sasaran penindakan, sedangkan tiga perusahaan lainnya masih menjalani pendalaman.
Ketiga perusahaan dalam klaster kelima adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik lapangan serta pengukuran untuk menentukan apakah HGU masing-masing perusahaan akan dicabut sebagian atau seluruhnya.
Nusron mengatakan keputusan terhadap tiga perusahaan tersebut akan ditetapkan setelah proses pendalaman teknis dan pemeriksaan lapangan selesai. (Egi)
