TANGERANG | RMN Indonesia
Penanganan konflik pertanahan akibat klaim aset bekas Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tahun 1950 oleh TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta di Kabupaten Tangerang, Banten, menuai kritik keras. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai melempar tanggung jawab usai mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut ke Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) sekaligus Akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul , merespons arahan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait konflik lahan di Kecamatan Legok dan sekitarnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa dengan hadirnya BRAN, laporan terkait sengketa tanah aset negara kini diarahkan langsung ke lembaga tersebut.
“Sekarang dengan adanya BRAN, silakan lapor ke BRAN. Bukan lagi ke ATR/BPN. Sebab ini tanah konflik antara warga dengan aset negara, dalam hal ini aset Kemenhan,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya melalui pesan singkat.
Dinilai Melempar Tanggung Jawab
Menanggapi hal tersebut, Adib mengkritik keras sikap Kementerian ATR/BPN yang dinilai enggan menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya bersumber dari kebijakan internal BPN sendiri.
“Pertama, Menteri ATR/BPN ini kesan kuatnya seperti lempar batu sembunyi tangan. Pemblokiran lahan di daerah Curug dan Legok, Kabupaten Tangerang itu dilakukan BPN atas permintaan Kodam. Makanya yang perlu diuji adalah validitas alas hak Kodam dan validitas alas hak warga. Sederhana sebetulnya,” kata Adib saat diwawancarai.
Adib menyayangkan lantaran BPN yang menerbitkan pemblokiran justru menyerahkan penyelesaiannya kepada lembaga yang baru dibentuk.
“Yang memblokir adalah ATR/BPN, kenapa harus disuruh menyelesaikan ke BRAN? Badan yang baru saja dibentuk tiba-tiba disuruh mengurus sengketa yang dibikin oleh BPN sendiri. Ini kan tidak masuk akal. Gimana cara berpikirnya? Yang terlihat hanya pencitraan saja,” tegasnya.
Ancam Kepastian Hukum dan Ekonomi Warga
Lebih lanjut, Adib menyoroti kontradiksi kebijakan BPN yang telah menerbitkan ribuan sertifikat resmi atas nama masyarakat, namun kemudian memblokirnya secara sepihak atas permohonan instansi lain.
“Kedua, ini sama saja BPN melempar kotoran di muka mereka sendiri. Mereka yang menerbitkan sertifikat-sertifikat ribuan atas nama warga secara sah dan legal, tetapi mereka juga yang memblokir atas permintaan Kodam,” tutur Adib.
Dampak dari pemblokiran administratif ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas dan mengganggu roda perekonomian daerah.
“Bayangkan, ekonomi tidak berputar. Tanah tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa balik nama, tidak laku diagunkan ke bank, dan kepastian hukum itu tidak ada. Banyak pengembang dan klaster perumahan kecil yang akhirnya teraniaya padahal sudah mengantongi HGB,” jelasnya.
Ia menegaskan, BPN seharusnya mengambil langkah konkret dengan menguji legalitas kedua belah pihak secara transparan.
“Masalahnya tidak susah-susah amat, sederhana: uji validitas alas hak Kodam dan uji validitas alas hak masyarakat, selesai sebetulnya. BPN bergerak di situ saja, lalu dimonitoring oleh lembaga seperti DPR RI. Menteri ATR/BPN jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau tidak mampu mengurus yang begini, mundur saja,” pungkas Adib.
Fakta Pemblokiran dan Proyek Tol Serbaraja
Berdasarkan data Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang, pemblokiran dipicu oleh Surat Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Nomor B/120/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026 perihal Permohonan Pemblokiran Persertipikatan terhadap Aset Tanah Milik TNI AD.
Klaim aset yang terdaftar dalam IKN/SIMAK BMN tersebut mencakup dua objek utama:
Objek Pertama (±955,36 Ha): No. KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.39, Register 30506052.
Objek Kedua (±436,56 Ha): No. KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.38, Register 30506050.
Dampak terbesar dialami warga di Kecamatan Legok yang meliputi 8 desa, yakni Desa Serdang Wetan (±80 Ha), Rancagong (±190 Ha), Legok (±7,7 Ha), Babakan (±1,3 Ha), Palasari (±352 Ha), Kemuning (±122 Ha), Caringin (±122 Ha), dan Cirarab (±0,36 Ha). Sedikitnya 58 permohonan sertifikat perorangan milik warga tertahan secara administratif meski penguasaan fisik tanah berada penuh di tangan masyarakat.
Di sisi lain, muncul ketimpangan perlakuan hukum di area perlintasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Serpong–Balaraja (Serbaraja) sepanjang ±39,4 km yang dikembangkan BUJT PT Trans Bumi Serbaraja (Sinar Mas Land Group). Pembebasan lahan untuk proyek tol komersial tersebut dikabarkan tetap dapat berjalan melenggang, sementara sertifikasi tanah milik warga sipil justru dibekukan.
Masyarakat Legok kini mendesak Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI untuk segera turun tangan memulihkan hak-hak keperdataan atas tanah yang telah mereka kuasai dan tempati secara sah bertahun-tahun. (Egi)
