BANTEN | RMN Indonesia
DPD Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten, Tito Istianto, secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Tito juga melontarkan kritik terhadap pernyataan Fikri Anidzar Albar yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap wacana relokasi Badak Jawa tersebut. Menurutnya, persoalan penyelamatan satwa langka kebanggaan Indonesia tidak boleh disikapi secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan keberlangsungan habitat asli dan keseimbangan ekosistem.
Bagi Tito, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan kekayaan hayati bangsa Indonesia yang memiliki nilai ekologis, historis, dan kebanggaan nasional. Keberadaannya di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian penting dari warisan alam Indonesia yang harus dijaga.
Ia berpandangan, menyelamatkan Badak Jawa tidak harus dimaknai dengan memindahkannya dari habitat asli. Justru, pemerintah harus memastikan kawasan Ujung Kulon mendapatkan perlindungan maksimal, mulai dari penguatan pengawasan, pemulihan ekosistem, hingga peningkatan upaya konservasi yang berkelanjutan.
โBadak Jawa adalah kekayaan bangsa Indonesia. Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang harus dijaga. Jangan sampai atas nama penyelamatan, kita justru mengabaikan pentingnya mempertahankan ekosistem yang selama ini menjadi rumah bagi satwa langka tersebut,” ujar Tito pada, Sabtu (21/11/2026).
Tito Kritik Pernyataan Fikri, Tegaskan Bukan Representasi DPD KNPI Banten dibawah kepemimpinannya.
Tito turut mempertanyakan kapasitas Fikri Anidzar Albar dalam menyampaikan dukungan terhadap wacana relokasi dengan membawa identitas Wakil Ketua KNPI Banten.
Ia menegaskan bahwa Fikri bukan bagian dari jajaran kepengurusan maupun keanggotaan DPD KNPI Banten di bawah kepemimpinannya.
Karena itu, Tito menilai pernyataan Fikri tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi DPD KNPI Banten yang dipimpinnya. Menurutnya, penggunaan identitas organisasi harus memiliki dasar legitimasi yang jelas dan tidak boleh menimbulkan persepsi seolah-olah pernyataan pribadi merupakan keputusan kelembagaan.
Tito menegaskan bahwa sikap organisasi harus disampaikan melalui mekanisme dan struktur kepengurusan yang sah. Terlebih, isu Badak Jawa merupakan persoalan strategis yang menyangkut kepentingan lingkungan, daerah, dan bangsa.
Jangan Korbankan Warisan Alam atas Nama Relokasi
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa setiap rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo harus dikaji secara mendalam dan terbuka. Kajian tersebut harus melibatkan para ahli konservasi, pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam perlindungan satwa liar.
Sejumlah aspek harus menjadi perhatian, termasuk kesesuaian habitat tujuan, risiko pemindahan, kondisi populasi, kesiapan ekosistem, dan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan spesies.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan satwa, tetapi harus memastikan bahwa seluruh kebijakan konservasi benar-benar memberikan perlindungan terhadap masa depan Badak Jawa.
Tito juga mengingatkan bahwa Ujung Kulon bukan hanya kebanggaan masyarakat Pandeglang dan Banten. Kawasan tersebut merupakan bagian dari kekayaan ekologis Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar untuk dijaga bersama.
Tito menegaskan, menjaga Badak Jawa merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal satwa kebanggaan Indonesia tersebut melalui dokumentasi sejarah karena kegagalan generasi hari ini dalam menjaga kelestariannya.(hmi)
