JAKARTA | RMN Indonesia
Kepala Desa (Kades) Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari (AE), masih menjalankan tugas pemerintahan desa meskipun namanya menjadi sorotan setelah dugaan penggerebekan bersama seorang anggota kepolisian di sebuah hotel di Kota Batu, Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan hingga Minggu (15/11/2026) belum menjatuhkan sanksi administratif terhadap Angely. Pemkab mengaku masih menunggu laporan resmi dan kejelasan perkembangan penanganan kasus tersebut dari pihak berwenang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh Nalikan, mengatakan pemerintah daerah belum menerima laporan yang jelas mengenai perkembangan perkara yang melibatkan kepala desa tersebut. “Belum ada sanksi karena kita belum mendapat laporan yang jelas,” ujar Nalikan, Sabtu (14/11/2026).
Nalikan menegaskan, Pemkab Lamongan akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila informasi dan laporan resmi mengenai kasus tersebut sudah diterima. “Bila sudah ada laporan yang jelas maka Pemkab akan melangkah sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, pelayanan pemerintahan di Desa Kedungkumpul dipastikan tetap berjalan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan sebelumnya menyampaikan bahwa pembinaan terhadap perangkat desa dilakukan melalui Camat Sukorame. Pemkab juga masih menunggu perkembangan proses hukum yang ditangani aparat berwenang sebelum menentukan kemungkinan tindakan administratif terhadap Angely.
Berawal dari Penggerebekan di Hotel Kota Batu
Kasus ini bermula dari dugaan penggerebekan terhadap Angely Emitasari dan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya, Ipda I Gusti Agus (IGA), di sebuah kamar hotel kawasan Oro-oro Ombo, Kota Batu, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari. Peristiwa tersebut diketahui setelah istri sah IGA berinisial EDA melaporkan keberadaan suaminya kepada Polres Batu.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap IGA. Anggota kepolisian itu menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasus tersebut juga menjadi perhatian karena melibatkan seorang pejabat pemerintahan desa. Angely sebagai kepala desa turut mendapat sorotan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Namun, hingga saat ini Pemkab Lamongan belum menetapkan sanksi terhadap Angely karena masih menunggu laporan resmi dan perkembangan penanganan perkara. Status Angely sebagai kepala desa membuat persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian dari sisi hukum, tetapi juga menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan kepala desa, pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan maupun menjatuhkan tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pemberian sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk sementara, Angely masih menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Kedungkumpul. Pemkab Lamongan belum mengambil keputusan mengenai sanksi maupun kemungkinan pemberhentian dari jabatan. Pemerintah daerah menegaskan akan menindaklanjuti persoalan tersebut setelah memperoleh informasi resmi dan kejelasan hasil penanganan dari instansi yang berwenang. (Egi)
