TANGERANG | tangerangraya.co
Ketua Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia DPD Banten, Robby, mengecam sistem pelayanan administrasi dan kesehatan Rumah Sakit (RS) Mitra Husada yang berlokasi di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Pasalnya, pelayanan rumah sakit tersebut diduga membebani masyarakat kurang mampu, terutama terkait pembayaran pemeriksaan laboratorium dan obat-obatan yang disebut harus dilakukan secara tunai.
Robby mengungkapkan, persoalan tersebut bermula ketika istrinya menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Mitra Husada pada 14 Oktober 2026. Saat tiba di rumah sakit, pasien langsung mendapatkan penanganan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), mulai dari pemeriksaan tekanan darah hingga pemeriksaan oleh dokter jaga.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan pasien dapat menjalani rawat jalan dan perlu melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu.
Menurut Robby, berdasarkan informasi dari salah satu bagian pelayanan rumah sakit, pasien rawat jalan diwajibkan membayar biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp220.000. Sementara biaya obat-obatan dikenakan secara terpisah dan seluruh pembayaran disebut harus dilakukan secara tunai.
“Ketika dikonfirmasi, bagian pelayanan membenarkan bahwa pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat jalan dikenakan biaya Rp220.000. Kalau ada obat, biayanya berbeda lagi dan semuanya wajib dibayar tunai,” ungkap Robby.
Keluhan serupa juga disampaikan Lia (35), warga Teluknaga, yang mengaku mengalami kondisi serupa ketika berobat ke rumah sakit tersebut.
Ia mengaku harus membayar Rp220.000 untuk pemeriksaan laboratorium. Karena keterbatasan biaya, Lia hanya mampu membayar pemeriksaan laboratorium dan tidak dapat menebus obat yang diresepkan dokter.
“Saya diperiksa laboratorium dan harus membayar tunai Rp220.000. Karena keterbatasan uang, saya hanya bisa membayar pemeriksaan laboratorium dan tidak bisa membeli obat. Padahal orang sakit semestinya juga membutuhkan obat,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Robby menilai sistem pelayanan dan pembayaran yang diterapkan perlu dievaluasi. Ia mempertanyakan kebijakan pembayaran tunai tersebut, khususnya terkait akses peserta BPJS Kesehatan terhadap layanan pemeriksaan laboratorium maupun obat-obatan.
Menurutnya, rumah sakit harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, serta memberikan pelayanan kesehatan tanpa menambah beban masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Saya menilai pelayanan RS Mitra Husada justru membebani masyarakat kurang mampu. Saya menduga ada aturan internal yang diterapkan sendiri dan perlu dipertanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan pelayanan kesehatan serta prinsip keadilan dan kemanusiaan,” tegasnya.
Robby juga meminta pihak manajemen RS Mitra Husada memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pembayaran pemeriksaan laboratorium, pengadaan obat, serta penerapan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penjelasan dan penyelesaian, pihaknya akan menempuh langkah penyampaian aspirasi secara terbuka sesuai ketentuan hukum.
“Saya berharap ada evaluasi dan perbaikan pelayanan. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” pungkas Robby.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi resmi dari pihak manajemen RS Mitra Husada terkait keluhan tersebut. (hmi)
