BANDUNG | RMN Indonesia
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong integrasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga (K/L).
Anggota BAKN DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai sinergi antarlembaga penting untuk mencegah tumpang tindih program. Langkah tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas anggaran negara dan memperluas manfaat bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, pemerintah perlu mengintegrasikan program pembiayaan dengan pendampingan usaha. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga dukungan untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
Pembiayaan UMKM Perlu Diikuti Pendampingan
Gde menjelaskan, akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) belum cukup untuk mendorong perkembangan UMKM.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pembinaan secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut mencakup pengembangan usaha hingga peningkatan kualitas dan daya saing produk.
Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan usai mengikuti kunjungan kerja BAKN DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Kunjungan tersebut membahas Penelaahan Skema Pendampingan Usaha pada Kebijakan Penurunan Suku Bunga UMKM, khususnya Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
BAKN Dorong Koordinasi 27 Kementerian
Gde yang akrab disapa Demer menilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu mengambil peran dalam mengoordinasikan program pemberdayaan UMKM.
Koordinasi tersebut penting agar setiap kementerian dan lembaga memiliki arah kebijakan yang selaras. Pemerintah juga perlu menghindari pengulangan program pada kelompok usaha yang sama.
“Ini yang selama ini menyebar di 27 kementerian. Kita harus mulai jadikan satu, sehingga nantinya lebih tepat sasaran, efisien, dan juga makin luas cakupannya sehingga berdampak kepada kepentingan kita untuk memajukan UMKM,” jelas Demer.
Sejumlah Lembaga Terlibat dalam Penelaahan
Dalam agenda tersebut, BAKN DPR RI melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Selain itu, Kementerian UMKM serta Permodalan Nasional Madani (PNM) turut menjadi bagian dalam pembahasan.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menjadi penting untuk menyatukan program pemberdayaan UMKM dalam satu kerangka kebijakan.
UMKM Diharapkan Lebih Mudah Berkembang
Melalui integrasi program, BAKN DPR RI berharap pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan sekaligus pendampingan yang berkesinambungan.
Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis dan mengembangkan kualitas produk.
Sinergi antarlembaga juga diharapkan memperluas jangkauan program pemberdayaan. Dengan demikian, penggunaan anggaran negara dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi penguatan UMKM dan perekonomian masyarakat.
(Egi)
