JAKARTA | RMN Indonesia
Sejumlah program di sektor kelautan dan perikanan mulai menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, hingga modernisasi kapal perikanan, berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor produksi dan ekonomi masyarakat pesisir.
Direktur Eksekutif PPI dan Pengamat politik Nasional Adi Prayitno melihat program-program tersebut sebagai bagian dari upaya menerjemahkan arah pembangunan Presiden ke dalam kebijakan sektoral.
Menurutnya, perubahan orientasi pembangunan maritim tidak cukup berhenti pada penetapan visi, tetapi membutuhkan kementerian yang mampu menjalankan mandat tersebut melalui program konkret.
“Tentu visi besar Presiden tidak cukup hanya menjadi wacana. Harus ada kementerian yang menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret. Di sinilah posisi strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkap Adi di Jakarta, senin 2 November 2026.
Ia menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran penting dalam mendorong agar sektor maritim tidak lagi ditempatkan sebagai sektor pelengkap dalam pembangunan nasional.
Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak Pantura, budidaya perikanan tematik, budidaya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan.
Menurut Adi, program-program tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menghubungkan kebijakan pembangunan nasional dengan kebutuhan sektor produksi dan masyarakat pesisir.
Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara kebijakan Presiden dan pelaksanaan program oleh kementerian.
“Dalam pemerintahan, pembagian peran itu jelas. Presiden menetapkan arah dan prioritas pembangunan, sementara kementerian bertanggung jawab memastikan visi tersebut terlaksana,” tambahnya.
Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kegiatan maupun infrastruktur yang dibangun.
Dampak terhadap kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir harus menjadi ukuran utama. Peningkatan pendapatan, terbukanya kesempatan ekonomi, serta penguatan kapasitas produksi menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Ia juga mendorong KKP untuk menyampaikan perkembangan dan capaian program secara terbuka kepada publik.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan maritim berjalan dan memberikan manfaat.
Dengan evaluasi yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten, berbagai program kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi pesisir secara berkelanjutan. (Egi)
