TANGERANG | RMN Indonesia
Koordinator Ksatria Muda, mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar dasar menentukan pelaksana proyek, anggaran APBD tahun 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun pihak aktivis Ksatria Muda, dari berbagai sumber pada kegiatan fisik di 29 kecamatan yang akan terserap mencapai Rp195,61 miliar atau 73 %. Usulan proyek fisik bersumber dari Pokir, sementara program usulan kecamatan hanya Rp45,69 miliar.
Data tersebut memuat 2.557 kegiatan fisik senilai Rp267,65 miliar. Sebanyak 1.744 kegiatan bersumber dari Pokir, sedangkan program usulan kecamatan hanya 566 kegiatan.
“Indikasinya, yang tanda tangan memang camat, tapi isinya kami duga dewan yang menentukan setelah di hitung satu-satu, per kegiatan, dari data yang di kumpulkan. Hasilnya begitu, terdapat sebagian besar anggaran fisik di 29 kecamatan ya Pokir, “ungkap Ketua Ksatria Muda, Asmudyanto, pada Jumat 30 Oktober 2026 memalaui keterangan tertulisnya.
Dominasi Pokir Menghambat Program di Sembilan Kecamatan.
Terdapat juga porsi Pokir hingga di atas 80 persen, sebut saja di kecamatan Tigaraksa (94,3 persen), Pasar Kemis (91,7 persen), Curug (89,9 persen), Cisauk (89,1 persen), Pakuhaji (87,3 persen), Kosambi (83,5 persen), Solear (83,2 persen), Balaraja (82,7 persen), Pagedangan (80,5 persen).
Sedangkan 13 kecamatan, kegiatan di luar Pokir, tidak sampai Rp2 miliar. Kondisi paling timpang terjadi di Tigaraksa.
Kecamatan Tigaraksa ini tercatat 172 kegiatan Pokir senilai Rp18,47 miliar, sementara program usulan kecamatan hanya tujuh kegiatan senilai Rp923 juta.
Berbeda dengan Kecamatan Pasar Kemis, 102 kegiatan Pokir senilai Rp12,58 miliar berbanding 15 program kecamatan senilai Rp1,14 miliar.
Sedangkan Kecamatan Pakuhaji, dari 63 kegiatan Pokir senilai Rp6,97 miliar, yang tercatat sebagai program kecamatan hanya satu kegiatan senilai Rp199 juta.
Lanjut Kecamatan Tigaraksa Pokirnya 172 kegiatan, program kecamatannya cuma tujuh. Terus usulan warga di musrenbang itu ke mana?
“Penomena kegiatan proyek fisik Pokir ini, berdampak langsung terhadap Program Camat, Pasalnya para Camat di Daerah ini hanya kerap jadi pelaksana, bukan yang merencanakan program sesuai kebutuhan pada wilayah kerjanya sendiri,”imbuhnya
Sebaran Pokir Tidak Merata.
Terdapat tujuh kecamatan menyerap 46,3 persen seluruh Pokir masing-masing di atas Rp10 miliar, yakni pada Kecamatan Tigaraksa, Rajeg, Pasar Kemis, Curug, Sepatan, Sepatan Timur, dan Teluknaga.
Sebaliknya, lima kecamatan, yakni Kronjo, Jayanti, Kemiri, Gunung Kaler, Sukadiri, hanya kebagian 2,8 persen. Bahkan Pokir di Kecamatan Tigaraksa mencapai 20 kali lipat Pokir di Kecamatan Sukadiri.
Terdapat Proyek Pokir Menumpuk di Wilayah tertentu.
Kecamatan Cisauk, 26 dari 55 kegiatan Pokir, atau 47,7 persen nilainya, berada di satu desa.
Kecamatan Balaraja, 29 dari 76 kegiatan Pokir terkumpul di satu desa, dan di Curug, 42 dari 106 kegiatan Pokir berada di satu wilayah.
Proyek Pokir Pada Kompleks Perumahan.
Sebanyak 271 kegiatan Proyek Pokir senilai Rp31,17 miliar menyebut lokasi di perumahan, cluster, atau residence. Pada program usulan kecamatan, jumlahnya hanya 14 kegiatan.
Bahkan terdapat 29 kegiatan Pokir senilai Rp3,08 miliar. judulnya mencantumkan nama perorangan, seperti “Pak” atau “Bpk” diikuti nama, tanpa keterangan siapa orang tersebut.
Polanya kelihatan. Proyek numpuknya di beberapa kecamatan tertentu, di desa tertentu, di perumahan tertentu, malah ada yang pakai nama orang segala.
“Kami menduga ini ikut peta konstituen, bukan peta kebutuhan. Anggaran publik jangan sampai dipakai buat merawat basis suara,” tegas Asmudyanto.
Berdasarkan judul kegiatannya, Pokir di kecamatan didominasi pekerjaan skala RT dan RW, yakni 638 kegiatan saluran dan drainase, 420 kegiatan paving, dan 235 kegiatan hotmix.
Pagunya cenderung seragam. Sebanyak 598 kegiatan dipatok tepat Rp100 juta, 169 kegiatan tepat Rp150 juta, dan 95 kegiatan tepat Rp200 juta.
“Pertanyaan, mengapa ratusan kegiatan kok bisa pas Rp100 juta? Padahal keadaan Jalan rusaknya beda-beda, salurannya beda-beda panjangnya,”Makanya, kami curiga anggarannya bukan dihitung dari kebutuhan, tapi dibagi rata per titik,” kata Asmudyanto.
Angka Rp195,61 miliar itu belum mencakup Pokir pada OPD Dinas.
Oprasi Pokir ini juga menyasar Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) saja, Pokir 2026 tercatat sekitar Rp32,3 miliar, belum termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang belum dianalisis.
“Padahal Tata Tertib DPRD Kabupaten Tangerang Pasal 74 mensyaratkan Pokir diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan kapasitas riil anggaran, dirumuskan dalam daftar dan di teken oleh Pimpinan DPRD, “paparnya.
RPJMD Kabupaten Tangerang 2025–2029 juga menyebutkan, DPRD menyuarakan aspirasi masyarakat, “Sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan” yang ditetapkan dalam RPJMD, serta mencatat pelaksanaan reses di daerah pemilihan belum merata.
“Kami tidak anti-Pokir, itu hak dewan. Tapi kalau anggaran kecamatan sebagian besar terserap Pokir, dan sebarannya kami duga ikut konstituen, yang dikorbankan program prioritas wilayah,”cetusnya.
Karena itu Asmudyanto mengusulkan kepada pihak BPK RI Perwakilan Banten dapat memeriksa Proyek Pokir pada 29 kecamatan dan DTRB untuk membuka daftarnya, sehingga dapat terungkap siapa yang mengusulkan, lokasi proyek di mana, dan siapa yang mengerjakan.
“Kami mendesak BPK untuk memeriksa Pokir di 29 Kecamatan dan OPD DTRB serta meminta Bupati dan pihak DPRD Kabupaten Tangerang agar memastikan Pokir harus sejalan dengan program prioritas Pemda dan kebutuhan nyata tiap wilayah, bukan mengikuti sebaran konstituen, Sebagaimana diduga terjadi saat ini,”pungkasnya.
Sementara itu, Moch Maesyal Rasyid Bupati Kabupaten Tangerang belum juga dapat memberi respone untuk Klarifikasi atas komentar dari Ksatria Muda,
Terpisah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang periode 2024–2029 Muhammad Amud mengatakan “Untuk saat ini saya belum bisa memberikan pernyataan, “tutur amud singkat menjawab konfirmasi Harian Merdeka pada Jumat (30/10/26).(rhm)
