TANGERANG | RMN Indonesia
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan agar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibubarkan dan digantikan dengan Kementerian Pengusaha. Usulan ini dinilai perlu agar kebijakan pemerintah lebih konkret dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing pengusaha nasional.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Hadi Nainggolan, menilai dukungan terhadap UMKM perlu disertai indikator yang jelas untuk mengukur pertumbuhan usaha dan kemajuan pengusaha Indonesia.
“Sudah saatnya ini, kita sudah 80 tahun Indonesia merdeka, Kementerian UMKM dibubarkan aja, diganti Kementerian Pengusaha,” ujar Hadi di PIK2, Tangerang, pada Selasa (20/10/2026).
Ia menilai, selama ini UMKM kerap menjadi bagian dari narasi politik tanpa disertai data konkret yang dapat menunjukkan pertumbuhannya.
“Enggak lagi jadi komoditi politik seolah-olah semua ke depan ‘Cinta UMKM, sayang UMKM’, semuanya bicaranya UMKM menjadi komoditas politik. Padahal tidak ada konkret data yang bisa kita ukur pertumbuhannya,” katanya.
Menurut Hadi, pengembangan pengusaha nasional juga membutuhkan dukungan akses pembiayaan yang lebih luas, terutama bagi pengusaha muda. Ia mencontohkan perlunya peningkatan akses pembiayaan usaha menengah untuk mendukung pengembangan bisnis.
Selain pembiayaan, Hadi menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan dukungan sumber daya manusia untuk memperkuat kapasitas pengusaha nasional. Ia juga mendorong pemerintah memberikan ruang lebih luas bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam program prioritas nasional.
Usulan pembentukan Kementerian Pengusaha tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan pengembangan UMKM. Hadi berharap kebijakan yang disusun tidak hanya berfokus pada dukungan secara konseptual, tetapi juga menghasilkan pertumbuhan usaha yang terukur dan meningkatkan daya saing pengusaha Indonesia. (Egi)
