BATAM | RMN Indonesia
Peristiwa pemadaman listrik total (blackout) yang melanda Kota Batam hingga wilayah Bintan dan Tanjungpinang sejak Senin (12/10/2026) mendadak sorotan publik. Insiden ini tidak hanya melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat dan infrastruktur publik, tetapi juga menempatkan kepemimpinan Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo di bawah tekanan ketat.
Profil Singkat Dirut PT PLN Batam
Kwin Fo resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN Batam sejak Maret 2025 setelah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
bright people bright future – PT PLN Batam
Ia ditunjuk untuk memimpin anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mengelola pasokan listrik secara independen di kawasan berstatus khusus (Free Trade Zone) Batam.
Kwin Fo sendiri telah dikonfirmasi merupakan adik kandung dari Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Kondisi tersebut sontak memantik kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat mengenai dugaan adanya kepentingan politik serta praktik nepotisme dalam tubuh jajaran direksi BUMN/BUMD.
Di sisi lain, pihak manajemen PT PLN Batam bersama para pendukungnya menegaskan bahwa pengangkatan Kwin Fo telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka menyatakan proses seleksi tersebut telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (proper test) yang ketat.
Meski demikian, pihak Humas PT PLN Batam juga tidak menampik dan telah resmi mengonfirmasi status hubungan kekeluargaan antara sang Dirut baru dengan Wakil Wali Kota Batam tersebut. Kasus ini kini menjadi salah satu sorotan utama terkait transparansi tata kelola perusahaan publik di Kepulauan Riau.
Kepemimpinannya belakangan ini mendapat perhatian khusus dari tokoh masyarakat dan pengamat lokal terkait kinerja keandalan pasokan listrik serta sorotan independensi manajemen di kawasan industri strategis nasional.
Insiden blackout bermula pada Senin(12/10/26) pagi pukul 06.30 WIB dan berdampak luas hingga ke pulau sekitarnya:
Pemadaman listrik melumpuhkan jaringan air bersih, sinyal komunikasi, hingga operasional fasilitas publik seperti Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Manajemen PT PLN Batam menyebutkan dalam klarifikasi resminya mengindikasikan bahwa gangguan sistem dipicu oleh adanya hewan liar yang masuk ke area Gardu Induk (GI) Sungai Harapan, yang kemudian memicu respons proteksi otomatis dan penormalan bertahap (black start) pada unit-unit pembangkit.
Meski banyak masyarakat yang mempertanyakan statement tersebut, namun indikasi sementara disebabkan oleh hewan liar.
”Tolong PLN alasannya lebih logis lagi, ini sekelas PLN Batam masih terganggu oleh hewan liar, kecuali bencana alam masih masuk diakal ini karena hewan liar blackout Batam,” ujar Hari warga Batam saat diwawancara.
Sejumlah elemen masyarakat dan asosiasi usaha mendesak PLN Batam untuk memberikan kompensasi sesuai regulasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan.
Dampak luas dari pemadaman ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh lokal di Kepulauan Riau.
Tuntutan Pertanggungjawaban sejumlah tokoh masyarakat dan kelompok sipil mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT PLN Batam di bawah kepemimpinan Kwin Fo, bahkan menyuarakan desakan agar ia mengundurkan diri jika keandalan sistem listrik tidak segera dijamin.
Elemen masyarakat menuntut dilakukannya audit teknis transparan terhadap lima aspek utama, kronologi teknis, kesiapan sistem cadangan (backup), koordinasi antar-instansi, serta kecepatan komunikasi publik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Kementerian BUMN turut memberikan atensi untuk mengevaluasi ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan industri Batam.
Menanggapi krisis tersebut, manajemen PLN Batam fokus pada penormalan bertahap sistem kelistrikan dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu terencana yang beredar di media sosial.
”Prioritas utama kami saat ini adalah melakukan recovery sistem secara penuh dan memastikan keamanan gardu serta jaringan transmisi agar pasokan listrik kembali stabil,” tegas perwakilan manajemen PLN Batam.
Isu blackout ini menjadi tantangan kepemimpinan terbesar bagi Kwin Fo sejak menjabat pada awal 2025. Warga menantikan langkah konkret dari jajaran direksi untuk melakukan modernisasi proteksi jaringan agar kejadian serupa tidak berulang di pusat pertumbuhan ekonomi nasional ini. (Egi)
