JAKARTA | RMN Indonesia
Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (DPP HPMPI) mendorong pemerintah menyelamatkan keberadaan Pertashop sebagai bagian dari jaringan pemerataan energi nasional.
Aspirasi tersebut disampaikan HPMPI dalam audiensi dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (8/9/2026). Dalam pertemuan itu, HPMPI menyampaikan tujuh persoalan utama yang dinilai memengaruhi keberlangsungan usaha Pertashop.
Ketua Umum DPP HPMPI, Steven, mengatakan persoalan utama yang dihadapi Pertashop antara lain disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi, pengendalian BBM subsidi, maraknya penjualan BBM subsidi secara eceran, serta belum optimalnya peluang Pertashop mendapatkan penugasan.
“Pertashop merupakan investasi masyarakat yang sejak awal dibangun untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah perdesaan dan daerah yang jauh dari lembaga penyalur resmi. Karena itu, keberadaannya harus diperkuat, bukan dibiarkan menghadapi tekanan usaha,” ujar Steven.
HPMPI mendorong pemerintah mengkaji penyesuaian harga BBM bersubsidi secara bertahap dan terukur, dengan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat kurang mampu melalui subsidi atau bantuan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, HPMPI meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi dan menertibkan penjualan BBM subsidi secara eceran di luar lembaga penyalur resmi.
HPMPI juga meminta sinkronisasi program antar-kementerian dan lembaga agar tidak terjadi kebijakan yang saling tumpang tindih dan justru melemahkan jaringan Pertashop.
Di tingkat daerah, HPMPI berharap pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pembinaan, kemudahan perizinan, kepastian kebijakan serta pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi secara ilegal.
“Kami juga meminta adanya mekanisme yang jelas bagi Pertashop yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penugasan penyaluran BBM tertentu maupun BBM bersubsidi, serta peluang peningkatan status menjadi SPBU Kompak,” tegas Steven.
Menurut HPMPI, prioritas dapat diberikan kepada Pertashop yang berada di wilayah 3T, perdesaan, dan daerah yang masih terbatas akses terhadap lembaga penyalur BBM resmi.
HPMPI menegaskan perjuangan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pengusaha, tetapi juga untuk menjaga investasi masyarakat, lapangan pekerjaan dan pemerataan akses energi.
“Kami datang ke DPR RI bukan sekadar menyampaikan keluhan. Kami membawa solusi. Harapan kami, Pertashop kembali ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemerataan dan ketahanan energi nasional,” pungkas Steven.(hmi)
