JAKARTA | RMN Indonesia
Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah melakukan pembenahan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien serta memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam kebijakan penataan BUMN, pemerintah sebelumnya menyebut telah menutup lebih dari 290 perusahaan dan menargetkan jumlah BUMN ke depan dapat dirampingkan menjadi sekitar 300 perusahaan.
Penataan tersebut dilakukan untuk mengurangi perusahaan yang dinilai tidak efisien sekaligus memperkuat kinerja perusahaan negara.
Langkah perampingan BUMN menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.
Presiden Prabowo sebelumnya juga memberikan mandat kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membenahi tata kelola BUMN sehingga perusahaan negara mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah memastikan penataan BUMN tidak semata-mata berorientasi pada pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk membangun perusahaan negara yang sehat, profesional, efisien dan memiliki daya saing.
Agenda pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Pada hari yang sama, Presiden juga menyampaikan pidato pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan Sidang Paripurna DPR.
Penataan BUMN tersebut menjadi salah satu indikator penting dari upaya pemerintah melakukan reformasi tata kelola perusahaan negara. Dengan jumlah perusahaan yang lebih ramping, pemerintah berharap pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih terarah dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain BUMN, arah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam pidato kenegaraan tahun ini juga menjadi perhatian publik dan pelaku usaha karena berkaitan dengan pembangunan ekonomi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta prioritas anggaran pemerintah pada 2027.(hmi)
