TANGERANG | RMN Indonesia
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, sehingga tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, saat membuka Rapat Evaluasi Capaian PAD Triwulan II Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tangerang di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Maryono menekankan, peningkatan pendapatan daerah harus diiringi dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, setiap penerimaan pajak dan retribusi harus kembali dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kebijakan peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Jangan sampai upaya meningkatkan pendapatan justru menjadi beban. Yang terpenting, masyarakat dapat merasakan hasilnya melalui pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maryono juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah pengelola PAD atas capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi PAD secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian yang telah melampaui target triwulan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak cepat berpuas diri. Beberapa sektor pendapatan yang realisasinya masih belum optimal diminta segera dipacu agar target PAD hingga akhir tahun dapat tercapai secara maksimal.
“Keberhasilan ini patut diapresiasi, namun evaluasi harus terus dilakukan. Masih ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan sehingga target tahunan bisa dicapai sesuai yang telah ditetapkan,” katanya.
Selain membahas evaluasi pendapatan, forum tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Maryono menilai digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Ia meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TP2DD memperkuat kolaborasi agar implementasi digitalisasi transaksi semakin optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.
“Sinergi seluruh perangkat daerah harus terus diperkuat agar digitalisasi transaksi berjalan maksimal. Dengan sistem yang semakin modern, pelayanan akan lebih mudah, cepat, dan pada akhirnya mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, H. Herman Suwarman, mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Menurutnya, kemandirian fiskal daerah menjadi semakin penting di tengah dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang.
Herman menegaskan, PAD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah.
“Kita harus terus berinovasi dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah. Semakin kuat PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.(Wil)
