Denpasar | RMN Indonesia
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendorong pemerintah agar mulai serius mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Bali Selatan sebagai langkah pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.
Hal ini tak terlepas dari ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dan wilayah lainnya.
Secara khusus, Demer mendorong wacana pendirian KEK sektor keuangan atau KEK Keuangan yang tengah disiapkan pemerintah di Bali agar tidak lagi dibangun di kawasan Bali Selatan.
Ia meminta pengembangan kawasan ekonomi baru diarahkan ke wilayah lain seperti Bali Utara, Bali Barat, maupun Bali Timur.
Menurut Demer, pembangunan di Bali selama ini terlalu terkonsentrasi di wilayah selatan, terutama kawasan Denpasar dan Badung.
Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan klasik seperti kemacetan, kepadatan penduduk, persoalan sampah, hingga meningkatnya tekanan sosial di tengah masyarakat lokal.
“Kalau masih di Bali Selatan itu berarti menjerumuskan orang Bali pada posisi gini ratio atau ketimpangan yang tinggi. Harusnya bisa dibangun KEK di Bali Utara, tidak bisa lagi di Selatan,” ujar Demer saat diwawancarai wartawan, Jumat (22/5/2026).
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menegaskan, pembangunan KEK bukan hanya soal investasi finansial semata. Menurutnya, kehadiran kawasan ekonomi baru akan memicu efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“KEK itu bukan hanya soal uang. Di dalamnya ada hotel, bangunan, pariwisata, atraksi, restoran, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Dampaknya besar sekali terhadap masyarakat sekitar,” katanya.
Demer mencontohkan kawasan pariwisata Nusa Dua yang berkembang menjadi pusat ekonomi baru dengan efek berantai terhadap tumbuhnya hotel, restoran, hingga peluang usaha masyarakat lokal.
Menurutnya, pola pembangunan serupa seharusnya mulai diarahkan ke Bali Utara, Barat, dan Timur agar pertumbuhan ekonomi Bali lebih merata.
Lebih jauh, Demer mengaku acapkali menyampaikan kritik langsung kepada kementerian mitra kerja di Komisi VI DPR RI agar pembangunan mulai diarahkan ke Bali Utara, Timur, dan Barat.
“Saya selalu bilang ke para menteri, kalau ada program ke Bali jangan lagi semuanya di selatan. Kasih kesempatan Bali Utara, Timur, dan Barat berkembang,” tegas wakil rakyat asal Desa Tajun, Buleleng tersebut. (Fj)
