TANGERANG SELATAN, RMN Indonesia
Setelah usai Seleksi Terbuka (Open Bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini mendapat sorotan tajam dari aktivis.
Kendati telah resmi menyelesaikan lelang jabatan (open bidding) dan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie telah melantik para pejabat definitif pada 17 April 2026.
Pejabat terpilih yang mengisi posisi kepala perangkat daerah dan staf ahli tersebut:
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah : Hadi Widodo
- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga : Mukroni
- Kepala Satpol PP: Dahlan
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Mochamad Hardi
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Cahyadi
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM : Ika
Direktur Eksekutif Tangerang Public Service (TPS), Ryan Erlangga, dengan memberikan peringatan keras kepada Panitia Seleksi (Pansel) agar bekerja profesional dan tidak menjadi alat untuk melegitimasi “pejabat titipan”.
Ia menuntut agar seleksi, menghasilkan pemimpin berintegritas, bukan sekadar Asal Bapak Senang (ABS).
“Kami ingatkan kepada Wali Kota Tangsel agar Subjetipiras jabatan untuk anak buahnya harus jauh lebih baik, Kita tidak butuh pejabat yang hanya pintar mencari muka ke atasan tapi abai, Tupoksi,” tegas Ryan pada Jumat 22 mei 2026
Ryan menyoroti khusus posisi Kadis Pora dan Satpol PP sebagai penegak Perda. Yang indikasi, dan jika posisi ini diisi oleh orang hanya karena faktor kedekatan, maka potensi penyimpangan akan semakin besar.
“Apakah budaya korup sudah hilang! tentu Pemkot Tangsel dapat menjawab lewat Pelayanan masyarakat di Tangsel apakah sudah optimal, maksimal, dan prima. Awas! Asal rotasi, promosi hanya akan merusak tatanan birokrasi,”ulasnya
Selain itu, Jabatan Staf Ahli pun jangan hanya dijadikan tempat ‘parkir’ atau balas budi politik,
“Staf Ahli berperan penting dalam usulan dan perencanaan program Wali Kota, Tapi harus diisi SDM yang mumpuni untuk memberi masukan strategis,”ucap Ryan
TPS berkomitmen mengawal ketat setiap tahapan seleksi.”Apakah hasil Open Bidding ini mencerminkan meritokrasi atau justru kembali ke pola lama yang feodal,” tanya Ryan
Menurut Ryan , Warga Tangsel butuh pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk menyenangkan bos semata.
“Kendati Pansel meloloskan nama-nama yang telah di Lantik, patut dipertanyakan juga dari beberapa hal seperti integritas, kompetensi dan syarat – syarat proses seleksi dengan jujur dan adil,”ulasnya.
Ia menegaskan, Jangan sampai yang berhak seharusnya dapat jabatan .
“Jangan sampai ya, karena kedekatan dan relasi kekuasaan maupun pinansial kesempatan PNS jujur dan tidak masuk promosi jabatan,” pungkasnya.
Pelantikan enam pejabat pimpinan tinggi pratama hasil open bidding tersebut dilaksanakan oleh Wali Kota Tangerang Selatan yakni Benyamin.
Sejumlah kritik tersebut, tidak mendapat Respone dari pejabat Pemkot Tangsel padahal Kantor Berita Koran MERDEKA telah juga mencoba menemui Wali Kota Namun belum dapat di temui maupun di kirimkan Konfirmasi lewat Pesan telpone juga belum mendapat jawaban. (Fj)
